Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2025 di Gyeongju, Tegaskan Komitmen Indonesia dalam Kerja Sama Ekonomi Kawasan

 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) 2025 yang diselenggarakan di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, pada Jumat (31/10/2025). Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerja sama ekonomi kawasan Asia-Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo tiba di HICO sekitar pukul 09.36 waktu setempat (WS), Kepala Negara disambut oleh Head of the Planning and Management Department of APEC Preparatory Office for APEC 2025, Kim Ji-joon sebelum kemudian menuju lantai utama ruang pertemuan di lantai 3.

Di lantai utama ruang pertemuan, Presiden Prabowo disambut secara langsung oleh Presiden Republik Korea, Lee Jae Myung dalam suasana penuh keakraban dan saling menghormati. Kedua pemimpin kemudian mengabadikan momen pertemuan tersebut dalam sebuah foto bersama sebagai simbol persahabatan dan kemitraan erat antara Indonesia dan Republik Korea.

Pada rangkaian KTT APEC hari ini, Presiden Prabowo bersama para pemimpin anggota APEC lainnya akan mengikuti sesi pertama APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM). Sesi ini mengangkat tema “Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond” yang menyoroti pentingnya memperkuat konektivitas, ketahanan ekonomi, dan kolaborasi lintas kawasan.

Dalam sesi ini, Presiden Prabowo diagendakan untuk menyampaikan pandangan dan gagasan Indonesia mengenai langkah-langkah strategis untuk membangun kawasan Asia-Pasifik yang saling terhubung, berinovasi, dan sejahtera. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT APEC 2025 memiliki makna strategis mengingat forum ini merepresentasikan sekitar 60 persen produk domestik bruto (PDB) dunia dan lebih dari sepertiga populasi global.

Konferensi ini menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Turut mendampingi Presiden dalam sesi pertama AELM yakni Menteri Luar Negeri Sugiono.

 

Sumber :  https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-hadiri-ktt-apec-2025-di-gyeongju-tegaskan-komitmen-indonesia-dalam-kerja-sama-ekonomi-kawasan/

Baca Terusannya »»  

Hangatnya Sambutan Diaspora Indonesia untuk Presiden Prabowo di Gyeongju

 

Suasana hangat dan penuh antusiasme menyelimuti lobi hotel tempat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bermalam selama menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Kota Gyeongju, Republik Korea, Kamis malam, 30 Oktober 2025. Sejumlah diaspora Indonesia yang tinggal dan bekerja di Republik Korea datang khusus untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo.

Di antara para diaspora, tampak pula para menteri Kabinet Merah Putih yang lebih dahulu tiba di Gyeongju — antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani — ikut menyambut kehadiran Kepala Negara di lobi hotel.

Bagi Wilson Purba, seorang editor dan social media specialist di lembaga penyiaran KBS, momen kedatangan Presiden Prabowo ke Republik Korea adalah pengalaman yang sangat membanggakan. “Jujur senang banget, karena ini kan APEC jadi momen dari para pemimpin negara untuk bertemu, ya, bahkan gak hanya pemimpin negara tapi juga para pebisnis-pebisnis dari seluruh dunia gitu. Aku harap dengan kehadiran Pak Prabowo ke sini, ini bisa membuka hal baru bagi Indonesia — entah itu kerja sama bilateral atau peluang pasar baru,” ujarnya antusias.

Wilson yang telah enam bulan bekerja di Seoul juga berharap kunjungan ini bisa menjadi ajang pembelajaran bagi Indonesia. Ia menambahkan, penyelenggaraan APEC di kota kecil seperti Gyeongju menunjukkan kemampuan Republik Korea dalam menggerakkan seluruh warganya untuk mendukung agenda internasional. Wilson pun menitipkan pesan pribadi untuk Presiden Prabowo.

“Kalau untuk aku sih berharapnya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lagi untuk maju lagi ya. Semoga harapannya dengan 4 tahun lagi Pak Prabowo memimpin Indonesia, ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera,” ujarnya penuh harap.

Kesan serupa datang dari Muhammad Edi Suswanto, pengusaha kuliner asal Tegal yang telah tujuh tahun membuka usaha bakso di Republik Korea. Ia mengaku sangat bangga mendapat kesempatan menyambut langsung Presiden di Gyeongju. “Pertama saya dapat kabar itu sangat speechless. Sungguh sangat kaget dan sangat senang sekali,” ujar Edi dengan mata berbinar.

Sebagai perwakilan komunitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), Edi menilai kebijakan pemerintah saat ini semakin berpihak kepada para pekerja di luar negeri. Edi pun turut menyampaikan pesan sederhana namun penuh makna. “Tetap semangat, tetap kerja keras, jangan patah menyerah. Tetap bangga menjadi bangsa Indonesia walaupun di luar negeri,” ucap Edi.

Dari kalangan militer, tiga perwira TNI yang tengah menempuh pendidikan di Republik Korea turut hadir menyambut Presiden. Kolonel Penerbang Safeano Cahyo Wibowo, Kolonel Infantri Freddino Janen Silalahi, dan Mayor Laut Pelaut Rachmat Fetaro Hia menyatakan rasa bangga mereka.

“Tentu saja kami merasa senang dan bangga dapat bertatap muka langsung dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, hubungan kerja sama Indonesia dengan Korea yang sudah terjalin dengan baik akan dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” tuturnya.

 

 

 

Sumber : https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/hangatnya-sambutan-diaspora-indonesia-untuk-presiden-prabowo-di-gyeongju/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tiba di Republik Korea untuk Hadiri KTT APEC 2025

 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Republik Korea pada Kamis, 30 Oktober 2025, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 yang digelar di Gyeongju. Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan mendarat di Pangkalan Udara Gimhae, Busan pada pukul 22.20 waktu setempat (WS).

Di bawah tangga pesawat, ketibaan Presiden di Republik Korea disambut oleh Menteri Defense Acquisition Program Administration Republik Korea, Mayjen (Purn) Seok Jong Gun, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Wali Kota Gyeongju Song Ho-Jun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Cecep Herawan, dan Athan KBRI Seoul Kolonel Pnb Muhammad Arief. Presiden kemudian berjalan melewati pasukan jajar kehormatan.

Rangkaian KTT APEC 2025 dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2025. Rangkaian konferensi ini diagendakan menghadirkan para pemimpin ekonomi anggota APEC untuk membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia-Pasifik.

Di bawah keketuaan Republik Korea, KTT APEC tahun ini mengusung tema “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper” yang mencerminkan komitmen bersama anggota APEC untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Sebagai bagian dari pelaksanaan visi tersebut, KTT APEC 2025 menekankan tiga prioritas utama yakni terhubung, berinovasi, dan sejahtera. Melalui prioritas ini, pembahasan akan berfokus pada fasilitasi perdagangan dan investasi, people-to-people connection, transisi digital dan ekonomi berkelanjutan, penguatan UMKM dan kelompok rentan, serta perubahan demografi.

Dalam pertemuan tingkat pemimpin ekonomi atau APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM), Presiden Prabowo dijadwalkan akan berbicara mengenai penguatan kerja sama ekonomi di Kawasan. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT APEC 2025 memiliki arti strategis mengingat APEC mencakup sekitar 60 persen PDB dunia dan 36 persen populasi global.

Partisipasi aktif Indonesia di APEC menjadi kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun masa depan kawasan yang berkelanjutan dan berimbang. Indonesia juga memiliki peran dalam menjembatani kepentingan antaranggota, serta memastikan hasil kerja sama APEC berdampak langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan dunia kerja.

Turut mendampingi Kepala Negara dalam perjalanan dari Jakarta menuju Republik Korea yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

 

 

 

Sumber : https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tiba-di-republik-korea-untuk-hadiri-ktt-apec-2025/ 

Baca Terusannya »»  

Istighosah Hari Santri, Bupati Bagikan Beasiswa dan Umumkan Perbup Pesantren

PATI, 30 Oktober 2025 – Bupati Pati, Sudewo, menghadiri Istigosah dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PCNU di halaman Setda Kabupaten Pati, Kamis (30/10) malam. 

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para santri dalam sejarah kemerdekaan sekaligus memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa peringatan Hari Santri Nasional merupakan bentuk penghormatan terhadap kontribusi besar para santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

Ia menuturkan, santri memiliki peran strategis tidak hanya di masa penjajahan, tetapi juga dalam perjalanan pembangunan bangsa hingga saat ini.

“Indonesia bisa sampai seperti ini, termasuk Kabupaten Pati pembangunan di berbagai bidang itu berkat para santri,” ujarnya.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan peringatan ini sebagai momentum memperkuat persatuan dan nilai toleransi antarumat beragama. 

“Dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, Insya Allah kita turut menciptakan Indonesia yang aman, serta Kabupaten Pati yang aman dan kondusif,” imbuhnya.

Sebagai wujud nyata dukungan terhadap dunia pesantren, Sudewo mengumumkan penerbitan Peraturan Bupati tentang Pesantren. Menurutnya, kebijakan ini diambil atas dukungan para ulama dan pengurus NU untuk memperkuat eksistensi serta pengembangan pesantren di Kabupaten Pati.

“Harapan kami, dengan Peraturan Bupati ini, pesantren akan lebih berkembang dan bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Pati,” terang Sudewo.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati juga menyerahkan beasiswa kepada 23 mahasiswa rekomendasi NU yang tengah menempuh studi di IAIN dan IPMAFA, masing-masing menerima bantuan sebesar Rp1,5 juta per bulan. 

Bupati berharap, dukungan ini dapat terus bertambah di tahun-tahun mendatang serta menjadi motivasi bagi santri untuk berprestasi dan berkontribusi lebih luas bagi masyarakat.

 

 

Sumber : https://diskominfo.patikab.go.id/frontpanel/berita/detail/WHZQOWNZK3hSeUM1bnlUeU02bHJqUT09 

Baca Terusannya »»  

Kapolri Tekankan Jaga Persatuan-Kesatuan saat Silaturahmi ke Ponpes An-Nur Malang

 

Jatim - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang Malang, Jawa Timur (Jatim), Kamis, 30 Oktober 2025. Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergisitas antara Umara dan Ulama.

Jadi kalau Umara dan Ulama bersama-sama, tentu kita pastikan negara Indonesia ini akan menjadi maju dan sejahtera, kata Sigit mengawali sambutannya.

Silaturahmi ini sendiri, kata Sigit juga sekaligus dalam rangka momen memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2025, lalu.

Lebih dalam, Sigit menekankan, dengan semakin menguatnya sinergisitas antara Umara dan Ulama tentunya hal tersebut menjadi kunci untuk menghadapi segala bentuk tantangan zaman yang ada.

Bergotong-royong untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi tujuan besar mewujudkan tujuan nasional, mewujudkan Indonesia yang makmur, sejahtera dan mencapai cita-cita bersama menuju Indonesia yang kita harapkan Indonesia Emas 2045, ujar Sigit.

Sigit menegaskan, modal utama untuk mencapai hal tersebut adalah menjaga dan merawat bingkai nilai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Dan kita bersama mungkin ini yang harus selalu kita ingatkan, harus selalu kita jaga bahwa persatuan dan kesatuan tentunya menjadi modal yang penting, ucap Sigit.

Menurut Sigit, persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk menghadapi ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Di sisi lain, Sigit berharap dengan terjalinnya silaturahmi, para Ulama dan tokoh agama dapat memberikan masukan maupun doa kepada Polri maupun seluruh anggotannya agar dapat dilancarkan dalam melaksanakan tugasnya dimanapun.

Tentunya harapan kami dengan silaturahmi-silaturahmi dengan pertemuan-pertemuan yang ada ini tentunya kita bisa saling mengisi. Bisa saling mengingatkan dan kami juga tentunya butuh untuk diberikan masukan, nasihat. Sehingga kami semua jajaran institusi Polri terus bisa melaksanakan tugas pokok kami dengan sebaik-baiknya, tutup Sigit.

 

 

Sumber : https://humas.polri.go.id/news/detail/2151776-kapolri-tekankan-jaga-persatuan-kesatuan-saat-silaturahmi-ke-ponpes-an-nur-malang 

Baca Terusannya »»  

JCC ke-2 di Bali: Bersama Arab Saudi, Mantapkan Komitmen Tangani Kejahatan Global

Bali – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dedi Prasetyo secara resmi membuka kegiatan 2nd Joint Committee Cooperation (JCC) Agreement in Combating Crimes antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Dalam Negeri (MOI) Kerajaan Arab Saudi. Acara digelar di Bintang Bali Resort, Kuta, Bali, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya, Kadivhubinter Polri Irjen Pol Amur Chandra Juli Buana, Karokersin Divhubinter Brigjen Pol Dodied Prasetyo Aji, Atase Polri KBRI Washington D.C. Brigjen Pol Oktavianus Martin, serta sejumlah pejabat Divhubinter Polri dan delegasi MOI Kerajaan Arab Saudi.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kerajaan Arab Saudi yang memilih Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan kedua JCC. Ia berharap forum ini dapat memperkuat kerja sama strategis antara kedua institusi dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas negara.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kerja sama bilateral antara Polri dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi, baik dalam skala institusional maupun personal, serta memperkuat kolaborasi dalam penanganan kejahatan transnasional,” ujar Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa kerja sama ini juga berfokus pada pertukaran informasi dan peningkatan koordinasi dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan internasional, sekaligus memastikan perlindungan dan keamanan bagi warga negara Indonesia di Arab Saudi.

Sebagai penutup, kegiatan JCC ke-2 ini diakhiri dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) hasil kesepakatan bersama antara Polri dan MOI Kerajaan Arab Saudi, disaksikan oleh seluruh delegasi yang hadir, serta sesi foto bersama sebagai simbol penguatan hubungan bilateral kedua negara.

 

 

Sumber : https://humas.polri.go.id/news/detail/2151555-jcc-ke-2-di-bali-bersama-arab-saudi-mantapkan-komitmen-tangani-kejahatan-global 

Baca Terusannya »»  

Menlu RI Serukan Kerja Sama Digital yang Inklusif pada Pertemuan Tingkat Menteri APEC 2025

Gyeongju, Korea Selatan - Pada Pertemuan Menteri APEC (APEC Ministerial Meeting/AMM) di Gyeongju, Korea Selatan (30/10), Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menekankan pentingnya memanfaatkan kerja sama digital untuk membangun kawasan Asia-Pasifik yang inovatif, berkelanjutan, dan inklusif.

Menlu Sugiono menyatakan bahwa kawasan Asia-Pasifik merupakan mesin pertumbuhan dan inovasi global. Revolusi teknologi, transisi demografi, dan bangkitnya ekonomi kreatif dapat menghadirkan peluang besar, namun hal ini hanya dapat dinikmati secara merata melalui kerja sama kolektif.

“Dengan kekuatan ekonomi, skala demografi, dan teknologi yang kita miliki, APEC memiliki kekuatan untuk memimpin model human-centered innovation, di mana teknologi memberdayakan manusia, bukan menggantikannya,” tegas Menlu Sugiono.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono mengingatkan bahwa kemajuan digital belum dirasakan secara merata, dengan hampir separuh kawasan masih belum terhubung ke internet. Kesenjangan digital ini menjadi tantangan kritis, terutama dalam konteks realitas demografi kawasan yang beragam.

“Sementara beberapa ekonomi menghadapi tantangan populasi yang menua, negara seperti Indonesia memiliki peluang besar dengan lebih dari 60 persen populasi berusia di bawah 40 tahun. Untuk benar-benar memanfaatkan keuntungan demografi ini, konektivitas adalah kunci,” ucapnya.

Untuk itu, Indonesia mendorong agar APEC dapat memperkecil kesenjangan digital sebagai prioritas kolektif. Diantaranya melalui investasi infrastruktur, peningkatan kapasitas dan literasi, serta mendorong partisipasi perempuan dan UMKM dalam ekonomi digital.

Menlu Sugiono juga menyoroti ekonomi kreatif sebagai penggerak strategis untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, sektor kreatif berkontribusi sekitar USD 90 miliar bagi perekonomian dan menciptakan 26,5 juta lapangan kerja.

Di akhir pernyataannya, Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan seluruh anggota APEC. “Indonesia siap untuk membangun kawasan Asia-Pasifik yang inovatif dan sejahtera, di mana manusia tetap menjadi penggerak utama sehingga mampu mengarahkan kemajuan teknologi menuju kemakmuran dan keberlanjutan bagi semua,” tutupnya.

 Sumber ; https://kemlu.go.id/berita/menlu-ri-serukan-kerja-sama-digital-yang-inklusif-pada-pertemuan-tingkat-menteri-apec2025?type=publication

Baca Terusannya »»  

Kementerian P2MI dan Ditjen Imigrasi, Perkuat Sinergi Cegah Keberangkatan Pekerja Migran Nonprosedural

Jakarta, KemenP2MI (30/10) — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) terus memperkuat kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menekan keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural.

Langkah ini diwujudkan lewat penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan menjadi dasar integrasi sistem pelindungan lintas sektor.

Direktur Jenderal Pelindungan KemenP2MI Rinardi, mengatakan sinergi dengan Imigrasi menjadi kunci dalam membangun sistem pelindungan yang modern dan terintegrasi.

“Imigrasi adalah mitra strategis KemenP2MI karena berperan penting mengawasi keluar-masuknya WNI dari dan ke luar negeri. Kolaborasi ini akan memperkuat pengawasan dan pelindungan sejak dari pintu keberangkatan,” ujar Rinardi saat penyusunan PKS bersama Ditjen Imigrasi di kantor Kementerian P2MI, Kamis 30/10/2025.

Dalam pembahasan PKS, kedua lembaga sepakat mengembangkan sistem integrasi data dan pertukaran informasi antara sistem keimigrasian dan SiskoP2MI. Integrasi ini diharapkan mampu mendeteksi dini potensi keberangkatan calon Pekerja Migran nonprosedural serta memperkuat pengawasan berbasis data.

Kerja sama juga diarahkan pada penguatan mekanisme pencegahan berbasis risiko dan percepatan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penempatan ilegal. Di luar negeri, sinergi akan diperkuat melalui kolaborasi antara Atase Imigrasi dan Atase Pelindungan Pekerja Migran agar pelindungan terhadap pekerja migran lebih menyeluruh.

Rinardi menambahkan, KemenP2MI dan Imigrasi juga akan menyusun SOP nasional bersama, melaksanakan pelatihan terpadu, serta melakukan evaluasi tahunan agar sistem pelindungan terus berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika migrasi global.

“Dengan semangat kolaborasi, keterbukaan data, dan sinergi kelembagaan, kita bisa mewujudkan layanan imigrasi yang tangguh, tertib, dan berkeadilan,” tegasnya.

Sementara itu, Sesditjen Imigrasi, Sandi Andaryadi, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Kemen P2MI.

“Ruang lingkup kerja sama ini luas—mulai dari pencegahan, penindakan hukum, hingga penguatan pelindungan di dalam dan luar negeri. Kami siap berkolaborasi penuh,” kata Sandi.

Ia menyoroti pentingnya edukasi di tingkat desa, mengingat rendahnya literasi migrasi aman menjadi penyebab utama keberangkatan nonprosedural. Imigrasi sendiri memiliki program Desa Bina Migrasi, sementara KemenP2MI mengembangkan Desa Migran Emas.

“Kami ingin membangun ekosistem pelindungan berbasis desa. Dari desa, kita mulai memperkuat literasi migrasi aman,” ujarnya.

Setditjen Pelindungan KP2MI, Dayan Victor Imanuel, menambahkan,  bahwa PKS ini akan menjadi dasar implementasi kerja sama di lapangan, termasuk kampanye publik tentang bahaya migrasi non prosedural.

“Kita ingin menekan kasus di hilir dengan memperkuat pencegahan di hulu. Literasi publik menjadi kunci agar masyarakat memahami pentingnya migrasi aman dan sesuai prosedur,” jelas Dayan.

Ia menambahkan, kolaborasi Kemen P2MI dan Imigrasi ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat pelindungan sejak dari desa hingga bandara, memastikan setiap pekerja migran berangkat secara prosedural dan terlindungi di setiap tahap migrasi.

 

 

Sumber : https://www.kp2mi.go.id/berita-detail/kementerian-p2mi-dan-ditjen-imigrasi-perkuat-sinergi-cegah-keberangkatan-pekerja-migran-nonprosedural 

Baca Terusannya »»  

Pertemuan Wamendag RI dengan Direktur Eksekutif Regional Comprehensive Economic Partnership Support Unit

Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti melakukan pertemuan dengan Direktur Eksekutif Regional Comprehensive Economic Partnership Support Unit (RSU), Taufiq Arfi Wargadalam yang berlangsung di Kantor Sekretariat ASEAN Jakarta, Kamis (30 Okt).

Pertemuan ini membahas perkembangan isu dalam implementasi RCEP.

Pertemuan ini juga membahas hasil 5th RCEP Summit yang telah dilaksanakan pada 27 Oktober 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pada pertemuan ini, Wamendag RI didampingi oleh Direktur Perundingan ASEAN Kemendag, Nugraheni Prasetya Hastuti.

 Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-wamendag-ri-dengan-direktur-eksekutif-regional-comprehensive-economic-partnership-support-unit

Baca Terusannya »»  

FEKDI x IFSE 2025: Digitalisasi Ekonomi Keuangan Kunci Pertumbuhan Ekonomi Masa Depan

 

Ekonomi keuangan digital Indonesia tumbuh pesat dan akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Selaras dengan Asta Cita, digitalisasi ditempatkan sebagai prioritas nasional  untuk membangun perekonomian yang efisien dan inklusif, dengan teknologi yang memberdayakan menuju Indonesia Emas 2045. Pemanfaatan sistem pembayaran digital, salah satunya melalui QRIS, telah menjangkau hampir 60 juta pengguna menghadirkan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan. Sekitar 93% dari pengguna QRIS tersebut merupakan UMKM yang mencerminkan bahwa digitalisasi keuangan telah tumbuh secara organik dari masyarakat. Demikian mengemuka dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2025 (FEKDI x IFSE 2025)  di Hall B JICC Jakarta (30/10). Gelaran ini merupakan kolaborasi Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dalam mengakselerasi transformasi digital Indonesia.

“Sinergitas antar FEKDI dan IFSE akan menjadi dukungan konkrit sinergi kebijakan nasional yang menjadi kunci untuk mengakselerasi transformasi digital Indonesia sebagai bagian dari program Asta Cita," demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo saat membuka acara. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital Indonesia merupakan salah satu yang tercepat di dunia dan akan terus diakselerasi “Saat ini Indonesia sudah menjadi the fastest growing digital economy," pungkas Gubernur Perry. Pada triwulan III 2025, volume transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar transaksi atau tumbuh 38,08% (yoy), sejalan dengan perluasan akseptasi dan kanal pembayaran digital. Capaian tersebut mencerminkan semakin kuatnya fondasi digitalisasi sistem pembayaran nasional sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Selain itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar penerapan teknologi, melainkan upaya menghadirkan inovasi yang memperluas akses keuangan yang inklusif, meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. “Transformasi digital harus dibangun dengan landasan kuat, kepercayaan terhadap sistem, tatakelola, dan pelindungan konsumen. Oleh karena itu inovasi dan mitigasi risiko serta tata kelola yang terpercaya harus berjalan beriringan" tambah Ketua DK OJK Mahendra.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan “Seiring dengan peluang yang besar, muncul pula tantangan baru untuk memastikan keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan membangun kepercayaan agar inovasi keuangan digital tumbuh secara berkelanjutan dan bertanggung jawab." Karena itu, Pemerintah telah menerbitkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 dan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional. Pemerintah juga telah membuka akses investasi teknologi yang luas untuk berbagai sektor termasuk keuangan. Selanjutnya, semua ini perlu dimanfaatkan oleh para generasi muda Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pentingnya peran infrastruktur, baik fisik maupun digital, dalam mendorong terciptanya ekosistem ekonomi keuangan digital yang inklusif. “Kita hadirkan infrastruktur untuk menjembatani masyarakat yang memiliki akses untuk ruang digital dan tidak. Literasi masyarakat harus semakin baik agar tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa sekitar kita. No one and no region left behind."

Pada momentum FEKDI x IFSE 2025 diresmikan berbagai inisiatif sinergi pemerintah, otoritas, dan industri guna memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Inisiatif digital tersebut mencakup peluncuran QRIS Tanpa Pindai (TAP) fitur Tap In-Tap Out di 5 moda transportasi^[1] dan sarana parkir. Pada momen ini juga diluncurkan inisiasi sandbox QRIS Antar Negara Indonesia–Korea Selatan, yang menjadi langkah memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara.

Sebagai rangkaian kegiatan pada hari pertama FEKDI x IFSE 2025, diselenggarakan High Level Talk yang mengusung tema Sinergi dan Kolaborasi Kebijakan untuk Mendukung Digitalisasi sebagai New Source of Growth (30/10). Membuka diskusi, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyampaikan kebijakan transformasi digital sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi mencakup tiga hal, yaitu pembangunan ekonomi digital terpadu, akselerasi transformasi digital, dan penciptaan talenta digital. Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta menyampaikan digitalisasi telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang mengubah cara bertransaksi, berproduksi, bahkan berinteraksi di ruang ekonomi. “Implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 telah memberikan hasil nyata. Transaksi digital nasional tumbuh pesat hingga Rp59,4 ribu triliun, atau sekitar tiga kali PDB Indonesia. Semangat sinergi, kolaborasi, dan inovasi akan mampu menjadikan digitalisasi dapat berkembang secara aman dan berkelanjutan serta sebagai kekuatan baru menuju Indonesia Emas 2045." Demikian disampaikan Deputi Filianingsih. Forum membahas strategi penguatan sistem pembayaran, integrasi ekonomi-keuangan digital, serta kolaborasi lintas sektor guna mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Dalam tiga hari ke depan, FEKDI x IFSE 2025 mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia" akan menjadi panggung kolaborasi terbesar bagi ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Dimulai dengan hari pertama yang fokus pada kolaborasi pemerintah dan otoritas, menegaskan keselarasan kebijakan nasional untuk mengakselerasi ekosistem digital. Hari kedua akan fokus pada kolaborasi otoritas dengan industri, mempercepat inovasi layanan digital. Hari ketiga fokus pada inovasi new frontier, sebagai wadah berbagai ide dan teknologi baru yang dapat menjadi insight bagi otoritas, pelaku industri dan masyrakat luas.

Sepanjang hari, pengunjung juga disuguhkan berbagai aktivitas edukatif dan interaktif, showcase digital experience inovasi produk digital terkini, dan sesi jejaring untuk memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan. 

Masyarakat dapat mengikuti seluruh rangkaian acara secara langsung maupun daring melalui laman resmi https://fekdixifse.co.id.

 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2725725.aspx 

Baca Terusannya »»  

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Komitmen Bangun Sistem Pendidikan yang Adil dan Terbuka

 

SURAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen membangun sistem pendidikan, yang adil dan terbuka di wilayahnya.

Hal itu disampaikan saat Gubernur Menyapa di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Kamis (30/10/2025).

Dalam acara itu, Ahmad Luthfi berdialog langsung dengan pelajar, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya.

Salah satu aduan datang dari perwakilan organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah, yang menyoroti sistem zonasi sekolah, yang dinilai masih menimbulkan keluhan setiap tahun ajaran baru.

Menanggapi hal itu, Luthfi menegaskan, kebijakan zonasi merupakan aturan nasional, namun penerapannya di Jawa Tengah harus dijalankan dengan jujur dan tanpa praktik titip-menitip.

“Itu kebijakan pusat. Tapi saya tegaskan, di Jawa Tengah tidak ada titip-menitip siswa, atau no jasa penitipan,” ungkap Luthfi.

Dia menambahkan, sistem zonasi dibuat untuk pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak, bukan untuk mempersulit.

Dalam forum yang sama, Rafa Febrian Wicaksono, siswa SMKN 5 Surakarta, menanyakan langkah pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di daerah pinggiran.

Menanggapi hal itu, Luthfi menjelaskan, Pemprov Jateng telah menyiapkan sejumlah program pemerataan akses pendidikan, antara lain Sekolah Garuda, Sekolah Keberbakatan. Bahkan, pada 2025 ini membuat program Sekolah Kemitraan. Melalui Sekolah Kemitraan, Pemprov Jateng tahun ini mengalokasikan pembiayaan sebanyak 5.004 siswa di sekolah swasta.

“Kita siapkan 5.000-an anak-anak miskin ekstrem yang putus sekolah. Kita tempelkan di sekolah-sekolah swasta yang sudah terprogram,” jelasnya.

Luthfi juga menegaskan, seluruh SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah gratis, dan sekolah tidak diperbolehkan menarik pungutan dalam bentuk apa pun.

“Program pendidikan gratis itu sudah diawasi dewan pengawas. Jangan coba-coba menarik iuran, karena itu melanggar aturan. Semua biaya pendidikan di SMA/SMK negeri di Jawa Tengah gratis,” beber Luthfi.

Gubernur mengatakan, pemerintah terus memperluas akses pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru, serta bantuan sosial pendidikan untuk kebutuhan transportasi dan kuota internet.

“Intinya, kami ingin memastikan bahwa semangat pendidikan gratis, benar-benar dirasakan oleh seluruh siswa tanpa terkecuali,” pungkasnya.

 

Sumber ;  https://jatengprov.go.id/publik/gubernur-ahmad-luthfi-komitmen-bangun-sistem-pendidikan-yang-adil-dan-terbuka/

Baca Terusannya »»  

Luncurkan Rumah Rakyat di 3 Daerah, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi : Mengadu Apa Saja Boleh

 

SURAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meluncurkan Program Rumah Rakyat dan Aplikasi Super Apps Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN), di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Pasar Kliwon, Surakarta, Kamis (30/10/2025).

Sebelumnya, Kantor Gubernur Jateng yang berada di Jalan Pahlawan Kota Semarang juga sudah diluncurkan sebagai Rumah Rakyat. Kini, rumah rakyat ditambah lagi di tiga daerah, yakni di eks kantor Bakorwil Pati, Surakarta, dan Banyumas.

Peluncuran dilakukan bersamaan dengan kegiatan “Gubernur Menyapa”, yang digelar serentak di tiga eks Bakorwil Surakarta, Pati, dan Banyumas, yang mengikuti secara daring.

Luthfi mengatakan, kini masyarakat bisa datang langsung menyampaikan aduan ke rumah rakyat tanpa harus jauh-jauh ke Semarang.

“Kantor gubernur itu di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang. Silakan datang bagi masyarakat sekitar Semarang. Tapi kalau yang di Solo, Sragen, Karanganyar, Boyolali, silakan ke Bakorwil sini. Mengadu apa saja boleh,” katanya.

Luthfi menjelaskan, Rumah Rakyat dan aplikasi JNN menjadi wujud nyata keterbukaan pemerintah. Setiap Bakorwil kini difungsikan sebagai pusat pengaduan masyarakat 1×24 jam, di mana setiap laporan wajib ditindaklanjuti.

“Kita buka selebar-lebarnya. Ini barometer pelayanan kita. Aduan yang masuk harus ditindaklanjuti dalam 24 jam,” tegasnya.

Program itu dirancang agar masyarakat di seluruh Jawa Tengah, bisa mengakses layanan publik secara cepat dan terintegrasi.

Selain itu, Pemprov juga meluncurkan Aplikasi Super Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN), sistem digital terintegrasi yang memuat kanal pengaduan, informasi publik, dan panggilan darurat 24 jam.

Melalui aplikasi itu, warga bisa memantau status laporan, berinteraksi dengan petugas, serta mengakses berbagai layanan pemerintah dalam satu platform.

Sejak dioperasikan Mei 2025 hingga Oktober 2025, sistem JNN telah mencatat lebih dari 9.300 aduan, dengan sekitar 5.900 laporan sudah terselesaikan.

Luthfi menegaskan, semangat “Ngopeni Nglakoni” harus menjadi budaya kerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah.

“Pelayanan publik itu bukan cuma administrasi, tapi soal empati. Pemerintah harus hadir, mendengarkan, dan menyelesaikan. Itulah makna ngopeni sekaligus nglakoni,” ujar Luthfi.

Dia juga meminta seluruh aparatur menjaga keterbukaan informasi, agar masyarakat bisa memantau jalannya pemerintahan.

“Sekarang ini semua harus terbuka. Masyarakat bisa ngecek langsung, baik anggaran maupun program. Karena birokrasi kita itu dari masyarakat, untuk masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat,” tegas gubernur.

Ditambahkan, program Rumah Rakyat dan JNN dikembangkan secara kolaboratif lintas perangkat daerah, bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah, sebagai mitra strategis peningkatan pelayanan publik.

“Silakan datang. Rumah kalian yang di Solo ada di Bakorwil Surakarta, yang di Pati ada di Bakorwil Pati, yang di Cilacap dan sekitarnya di Banyumas. Pemerintah siap melayani kapan saja,” pungkasnya. 

 

Sumber ;  https://jatengprov.go.id/publik/luncurkan-rumah-rakyat-di-3-daerah-gubernur-ahmad-luthfi-mengadu-apa-saja-boleh/

Baca Terusannya »»  

Forum DCVMN: Indonesia Dorong Kolaborasi Jaga Ekosistem Vaksin Global

Denpasar, Bali – Indonesia kembali menegaskan posisinya dalam forum global. Kali ini, dalam 26th Developing Countries Vaccine Manufacturers Network Annual General Meeting (DCVMN AGM) di Denpasar, Bali pada Kamis (30/10/2025), Kepala BPOM Taruna Ikrar menyerukan pentingnya kolaborasi dalam menjaga ekosistem vaksin global. Menurutnya, keterlibatan semua pemangku kepentingan mulai dari riset hingga distribusi sangat penting bagi ekosistem, terutama di tengah tantangan global, seperti pandemi.

“BPOM menerapkan model kolaborasi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah (ABG). Kami gandeng akademisi dan peneliti karena keterbatasan pendanaan dan fasilitas, sementara industri punya itu. Kemudian regulator sangat penting untuk memastikan industri memproduksi vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu,” ujar Taruna Ikrar.

Di hadapan peserta yang berasal dari para produsen vaksin, lembaga kesehatan global, serta mitra strategis lainnya, Taruna Ikrar berbagi perspektif bagaimana lembaga pengawas obat dan makanan menjaga ekosistem ini. Baginya, ada 3 elemen yang menjadi kunci, yakni regulasi yang adaptif, kolaborasi, serta rantai pasok dan industri yang kuat. “Perlu kemampuan regulasi untuk beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengorbankan kualitas, keamanan, dan efikasi,” tegasnya.

Indonesia sebagai salah satu produsen vaksin global terus menjaga dan mendorong industri vaksin dalam negeri untuk memperkuat kapasitas produksi, termasuk saat pandemi. BPOM memastikan integrasi elemen-elemen ini melalui pendekatan regulasi yang mengawasi seluruh proses mulai dari riset, uji klinis hingga produksi dan distribusi vaksin. Indonesia saat ini memiliki 272 industri farmasi dan 3 di antaranya merupakan industri vaksin.

“Saat pandemi, kami berupaya untuk mempercepat ketersediaan vaksin. BPOM berupaya memastikan vaksin yang masuk sudah terjamin keamanannya, khasiat, dan mutunya. Kami lakukan proses emergency use authorization/EUA untuk mempercepat akses vaksin,” jelas Taruna.

Pertemuan tahunan ke-26 DCVMN kali ini mengangkat tema “Advancing Innovation and Building a Resilient Vaccine Ecosystem for a Safer World.” Forum DCVMN merupakan momentum penting untuk memperkuat kapasitas produsen vaksin dari negara berkembang. Tak hanya itu, pertemuan ini juga membahas sejumlah pencapaian serta peningkatan kemitraan untuk memperkuat pasokan vaksin yang berkelanjutan.

DCVMN sendiri telah berdiri sejak tahun 2000 dan beranggotakan 46 produsen vaksin dari 17 negara berkembang. Jejaring ini fokus pada akses vaksin berkualitas tinggi yang berkeadilan. DCVMN bersama organisasi kesehatan dunia berupaya memastikan setiap negara memiliki kemampuan untuk memproduksi dan menyediakan vaksin yang terjangkau.

Forum DCVMN sangat penting untuk berbagi pandangan dan mencari solusi bagi ketahanan vaksin global. Termasuk mempertemukan produsen, lembaga kesehatan internasional, dan lembaga donor demi mewujudkan ekosistem vaksin yang tangguh.

Dalam gelaran di Bali, para peserta pertemuan membahas serangkaian prioritas strategis, seperti masa depan inovasi produk dan distribusi vaksin. Tak hanya itu, turut dibahas isu ekonomi global yang akan memengaruhi harga vaksin dunia. Harmonisasi regulasi juga menjadi perhatian agar relevan bagi produsen di negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Harmonisasi regulasi sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi penilaian vaksin di sejumlah negara sesuai standar internasional. Tujuannya mempercepat akses terhadap vaksin inovatif melalui pengakuan bersama. Selain itu, harmonisasi dapat memperluas peluang ekspor untuk vaksin produksi dalam negeri karena selaras dengan standar regulasi global.

Dalam sesi khusus, kawasan Afrika menjadi bahasan utama. Isu ketahanan kesehatan di benua hitam ini, termasuk akses vaksin yang berkualitas dan terjangkau, tengah menjadi sorotan penting. Taruna Ikrar menyebut kolaborasi ABG yang diterapkan Indonesia bisa diadaptasi untuk pengembangan vaksin di Afrika. “Saya percaya konsep ini bisa berdampak baik untuk pengembangan vaksin di Afrika,” ucapnya.

Di sela forum ini, Kepala BPOM melakukan pertemuan bilateral dengan Chief Executive Officer (CEO) Ghana Food and Drug Authority (Ghana FDA) Kwabena Frimpong-Manso Opuni. Pertemuan bilateral ini menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk saling berkolaborasi. BPOM akan membantu penguatan kapasitas Ghana FDA melalui program pelatihan regulatori vaksin. Indonesia juga akan mengisi peluang ekspansi produk farmasi nasional, yakni produksi vaksin hilir tetanus-difteri (Td) 10 dosis di Afrika. 

Kerja sama ini akan diawali dengan penandatanganan grant agreement yang tengah diproses kedua negara sebagai dasar pemberian hibah pelatihan. BPOM dan Ghana FDA juga telah menyusun memorandum of understanding (MoU) mengenai kerja sama teknis di bidang pengawasan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Kwabena Frimpong-Manso Opuni mewakili Ghana FDA telah menyampaikan persetujuan terhadap substansi MoU tersebut dan mengusulkan pelaksanaan penandatanganan secara desk-to-desk.

 Sumber ; https://www.pom.go.id/berita/forum-dcvmn-indonesia-dorong-kolaborasi-jaga-ekosistem-vaksin-global

Baca Terusannya »»  

Pertemuan Wamendag dengan The International Trade Center

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti melakukan pertemuan dengan The International Trade Center (ITC) di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Kamis (30 Okt).

ITC merupakan badan gabungan PBB dan WTO yang berdiri pada tahun 1964, dan bertujuan membantu UKM negara berkembang bertransisi agar lebih kompetitif dan terhubung dengan pasar internasional.

Dalam pertemuan ini Wamendag Roro menggagas beberapa peluang kerja sama Kementerian Perdagangan dengan ITC, seperti pelatihan market intelligence dan promosi ekspor untuk Atase Perdagangan dan ITPC.

Selain itu, Wamendag Roro juga menyampaikan peluang kolaborasi di bawah SheTrade initiative untuk mendukung para pelaku usaha perempuan dalam mengakses pasar internasional.

Turut mendampingi dalam pertemuan ini, Direktur Perundingan ASEAN, Nugraheni Prasetya Hastuti.

 Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-wamendag-dengan-the-international-trade-center

Baca Terusannya »»  

Tiga Jurus Meutya Hafid Wujudkan Transformasi Digital yang Inklusif dan Manusiawi

 

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa transformasi digital sejati bukan hanya soal teknologi baru, tetapi tentang manusia dan kesempatan yang lebih adil bagi semua.

Dalam arah kebijakan digital nasional, ia menyoroti tiga jurus utama yang kini dijalankan pemerintah, yaitu membangun ekosistem digital yang inklusif, mempercepat inovasi dan efisiensi, serta mencetak talenta digital unggul.

"Transformasi digital bukan urusan teknologi saja, tapi tentang manusianya, tentang kesempatan yang lebih adil bagi semua dari kota hingga pelosok,” ujar Meutya dalam sambutannya pada Forum Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

Meutya menekankan bahwa pembangunan digital tidak hanya soal infrastruktur fisik, seperti BTS dan satelit, tetapi juga pembangunan talenta manusia.

"Manusia juga menjadi bagian dari infrastruktur digital yang penting untuk disiapkan," ungkapnya.

Meutya menjelaskan Kemkomdigi telah menyelenggarakan program Digital Talent Scholarship dan AI Talent Factory untuk melahirkan talenta-talenta digital.

Selain itu, Kemkomdigi juga menghadirkan ruang bagi para talenta digital tersebut untuk terhubung dengan industri melalui Garuda Spark Innovation Hub dan HUB.ID Connection Hub.

Sementara di sisi infrastruktur konektivitas, program Satelit Republik Indonesia (SATRIA) I telah menghadirkan akses internet di 27.865 titik layanan publik dan peluncuran Satelit Nusantara V menambah kapasitas broadband nasional menjadi 370 Gbps, tertinggi di ASEAN.

“Di Indonesia Timur, misalnya Papua, sudah ada 1.631 titik layanan publik. Jadi kalau yang sering bertugas di Papua, koneksinya jauh lebih baik dari sebelumnya, tentu juga terus membangun di wilayah 3T lainnya,” jelas Meutya.

Dengan tersedianya konektivitas dan kolaborasi strategis antara pemerintah dan sektor swasta, Indonesia kini menjadi pasar digital terbesar di ASEAN dengan 229,4 juta pengguna internet atau 80,6 persen dari populasi.

Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur konektivitas yang terus berjalan.

Konektivitas yang semakin luas juga telah menghadirkan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat.

"Gerobak-gerobak kecil sekarang sudah menggunakan QRIS. Jadi kami ikut berbangga dan senang, karena ekosistem digital sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat," tuturnya.

Meutya Hafid mengungkapkan sinergi dan inovasi menjadi dua kata kunci utama untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital.

"Kemajuan hanya dapat dicapai jika pemerintah, regulator, industri, akademisi, dan pelaku inovasi melangkah bersama," tegasnya.

 

 

 

Sumber :  https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/tiga-jurus-meutya-hafid-wujudkan-transformasi-digital-yang-inklusif-dan-manusiawi

Baca Terusannya »»  

Dukungan Transformasi Digital dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

 

Ekonomi digital Indonesia tengah tumbuh pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan ASEAN, serta sekaligus menjadi salah satu penggerak utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD90 miliar dan diproyeksikan melonjak hingga USD360 miliar pada tahun 2030.

“Salah satu sektor pendorong ekonomi digital adalah sektor keuangan digital. Sejalan dengan itu, Bapak Presiden berpesan bahwa perlu juga dilakukan elektronifikasi program Pemerintah di mana setiap keluarga Indonesia harus memiliki rekening keuangan formal agar penyaluran berbagai program Pemerintah seperti bantuan sosial lebih tepat sasaran,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta, Kamis (30/10).

Pemanfaatan sektor keuangan digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjangkau jutaan pelaku usaha termasuk warung kecil dan UMKM. Menurut data Bank Indonesia, sekitar 93% atau 56 juta pengguna QRIS merupakan UMKM. Hal ini mencerminkan bahwa digitalisasi keuangan telah tumbuh secara organik dari masyarakat.

“Kita menyadari bahwa bersama peluang besar ini, muncul pula tantangan baru yaitu bagaimana memastikan keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan membangun kepercayaan agar inovasi keuangan digital tumbuh secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” tutur Menko Airlangga.

Indonesia sendiri menargetkan kontribusi ekonomi digital pada PDB nasional dapat mencapai lebih dari 9 kali lipat atau sebesar 15,5%-19,6% pada tahun 2045 melalui penerbitan berbagai kebijakan dan program strategis seperti penerbitan Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 yang menjadi pedoman pengembangan digital di masa depan agar terarah dan berkelanjutan.

Berbagai program yang dicetuskan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam memperluas akses layanan keuangan formal hingga ke pelosok Indonesia, juga akan memastikan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro dapat menikmati manfaat dari ekosistem digital nasional. Berdasarkan hasil dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 92,74% dengan tingkat literasi sebesar 66,64%.

Kemudian, Pemerintah juga telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah untuk UMKM. Total penyaluran KUR hingga 17 Oktober 2025 tercatat telah mencapai Rp217,20 triliun atau 76,86% dari target plafon kepada 3,69 juta debitur.

Selanjutnya, melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemerintah mendorong optimalisasi digitalisasi transaksi keuangan publik hingga pada level daerah. Pemerintah Daerah yang berpartisipasi pada P2DD di tahun 2024 telah mencapai 97,4% atau melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 95%.

Selain itu, Pemerintah juga tengah menyiapkan Peta Jalan Pengembangan Kecerdasan Artifisial guna mendorong layanan keuangan digital melalui automasi, analitik cerdas, deteksi fraud, dan scoring kredit alternatif. Lebih jauh, Pemerintah juga menyiapkan Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru sebagai payung hukum yang diharapkan dapat mendorong inovasi produk keuangan seperti dompet digital, tokenisasi aset, dan smart contract.

“Pemerintah juga mendorong pengembangan data center nasional sebagai infrastruktur strategis ekonomi digital. Ke depan, seluruh data strategis, terutama yang terkait layanan publik dan transaksi keuangan digital, dapat disimpan di dalam wilayah Indonesia, guna menjamin kedaulatan data,” ujar Menko Airlangga.

Dalam lingkup global, Pemerintah secara aktif ikut serta dalam perundingan ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA). Hampir seluruh materi yang diatur dalam DEFA telah disepakati dalam gelaran ASEAN Summit 2025 beberapa hari lalu.

“Kesepakatan DEFA diharapkan akan bisa ditandatangani dalam Keketuaan Filipina di ASEAN pada tahun 2026. Untuk itu, target nilai ekonomi digital ASEAN akan menjadi USD2 triliun pada tahun 2030 atau artinya sekitar USD600 miliar adalah porsi untuk Indonesia. Hal ini perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemuda-pemudi kita,” pungkas Menko Airlangga.

Dalam gelaran tersebut, sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Perekonomian juga turut menjadi panelis yakni Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, dan Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin.

 

 

Sumber :  https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6628/dukungan-transformasi-digital-dalam-mengakselerasi-pertumbuhan-ekonomi-nasional

Baca Terusannya »»  

Menhan Sjafrie: Kapal Selam Otonomous (KSOT) 100% Desain Anak Bangsa

Surabaya – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menyaksikan langsung peluncuran dan uji coba penembakan torpedo Kapal Selam Otonomous (KSOT) di Koarmada II, Surabaya, Kamis (30/10/2025). Uji coba ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan teknologi pertahanan bawah laut hasil karya industri pertahanan dalam negeri yang diproduksi oleh PT PAL Indonesia.

KSOT merupakan inovasi strategis yang dikembangkan atas mandat Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menghadirkan sistem pertahanan tanpa awak dengan efek gempur tinggi. Kapal selam ini dirancang untuk memberikan solusi cepat, efisien, dan efektif dalam memperkuat kemampuan tempur laut Indonesia, sekaligus menjadi pelengkap armada kapal selam berawak yang sudah dimiliki TNI Angkatan Laut.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti langsung proses perencanaan dan pelaksanaan uji coba melalui teknologi komunikasi dari Jakarta.

Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut dan PT PAL terus mengadakan evaluasi penyempurnaan agar supaya produk ini bisa lebih sempurna penampilannya dan juga akan lebih bermanfaat penggunaannya.

“Kita adalah negara keempat di dunia yang memproduksi Kapal Selam Otonomous atau KSOT setelah Amerika, Rusia, dan Cina. Ini adalah kebanggaan kita bahwa anak bangsa bisa memproduksi alutsista yang setara dengan negara-negara global di bidang teknologi militer,” ujar Menhan.

“Ini adalah kerja keras kita semuanya. Ini 100% desain anak Indonesia,” tambah Menhan Sjafrie.

Pelaksanaan uji coba KSOT ini menjadi bukti nyata kemajuan industri pertahanan nasional dalam menghadirkan teknologi maritim modern yang mendukung kemandirian dan kesiapan tempur pertahanan Indonesia di bawah laut.

Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Panglima TNI, Direktur Utama PT PAL Indonesia, KSAL, dan Kabaloghan Kemhan.

 Sumber : https://www.kemhan.go.id/2025/10/30/menhan-sjafrie-kapal-selam-otonomous-ksot-100-desain-anak-bangsa.html

Baca Terusannya »»  

Panglima TNI Dampingi Menhan RI Saksikan Uji Penembakan Torpedo Kapal Selam Otonom Buatan Anak Bangsa

 

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menyaksikan  Uji Penembakan Torpedo Kapal Selam Otonom (KSOT) yang dilaksanakan di Koarmada II, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan diawali dengan laporan kesiapan Uji Penembakan Torpedo Kapal Selam Otonom (KSOT) yang disampaikan oleh Direktur Utama PT PAL Indonesia, dilanjutkan dengan paparan mengenai proses pembangunan dan pengembangan KSOT sebagai bagian dari upaya penguatan kemampuan pertahanan bawah laut nasional.

Usai menerima laporan, rombongan melanjutkan kegiatan di KRI Soeharso-990 untuk menyaksikan pelaksanaan uji coba KSOT yang mencakup proses loading torpedo, penembakan, serta demonstrasi kemampuan manuver dan variasi kecepatan kapal selam otonom.

Di hadapan awak media, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan kebanggaan atas capaian industri pertahanan nasional yang mampu menghasilkan inovasi setara negara-negara maju. "Kita adalah negara keempat di dunia yang memproduksi kapal selam otonom atau KSOT setelah Amerika, Rusia, dan Cina. Ini adalah kebanggaan kita bahwa anak bangsa bisa memproduksi alutsista yang setara dengan negara-negara global di bidang teknologi militer," ujar Menhan RI.

Uji penembakan KSOT ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kemandirian industri pertahanan nasional sekaligus wujud nyata sinergi antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan BUMN industri pertahanan dalam membangun kemampuan tempur maritim yang modern, presisi, dan berdaya tangkal tinggi.

 

Sumber :  https://tni.mil.id/view-260596-panglima-tni-dampingi-menhan-ri-saksikan-uji-penembakan-torpedo-kapal-selam-otonom-buatan-anak-bangsa.html

Baca Terusannya »»  

BBN Mobil Bekas Dihapus, Berikut Komponen Biaya yang Tetap Dibayar

 

 

 

 

Jakarta – Pemerintah resmi menghapus bea balik nama mobil bekas di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menetapkan bahwa objek BBNKB hanya diberlakukan pada penyerahan pertama kendaraan bermotor atau kendaraan baru.

Penghapusan BBNKB bekas ini memberikan keringanan bagi masyarakat yang membeli mobil bekas karena biaya balik nama menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Namun, proses balik nama tetap memerlukan sejumlah pengeluaran lain yang wajib dibayarkan.

Meski bea balik nama kendaraan bekas sudah tidak dikenakan, pemilik tetap harus membayar komponen pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Biaya tersebut meliputi penerbitan STNK, TNKB, dan BPKB baru. Apabila kendaraan berpindah wilayah administrasi, pemilik juga akan dikenakan biaya mutasi. Selain itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pokok untuk tahun berikutnya tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.

Rincian komponen biaya tersebut antara lain PKB dan opsen PKB sesuai jenis kendaraan serta denda apabila terdapat keterlambatan pembayaran pajak sebelumnya. Kemudian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk mobil dengan tarif sekitar Rp 143.000, biaya penerbitan STNK sebesar Rp 200.000, TNKB Rp 100.000, dan penerbitan BPKB Rp 375.000. Sementara itu, biaya mutasi keluar daerah dikenakan sekitar Rp 250.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih.

Korlantas Polri mengimbau masyarakat yang baru membeli mobil bekas untuk segera melakukan proses balik nama agar data kepemilikan tercatat resmi sesuai identitas pemilik yang sah, serta mendukung kelancaran pelayanan administrasi kepolisian di kemudian hari.

 

 

Sumber :  https://humas.polri.go.id/news/detail/2150931-bbn-mobil-bekas-dihapus-berikut-komponen-biaya-yang-tetap-dibayar

Baca Terusannya »»  

Hulu ke Hilir, Menteri Mukhtarudin & NGO Komitmen Wujudkan Ekosistem Migran Adil

Jakarta, KemenP2MI (30/10) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menggelar Coffee Morning bertajuk “Silaturahmi Peduli Migran” di Kantor KemenP2MI, Jakarta, pada Kamis (30/10/2025). 

Acara ini menjadi wadah mempererat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) guna mengelola pekerja migran Indonesia secara terintegrasi dan berkualitas.

Didampingi Sekretaris Jenderal KemenP2MI, acara ini dihadiri perwakilan sejumlah NGO ternama, termasuk Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Ketua Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI), Ketua Umum Migrant Watch (MW), Presiden Konfederasi SARBUMUSI, serta Ketua Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI).

Selain itu, turut hadir perwakilan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (ILP-KPK), Ketua DPN Angkatan Muda Bima Indonesia (DPN-AMBI), Ketua Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), dan Ketua SMI Pemuda Pancasila.

Pertemuan ini menjadi wadah diskusi mendalam mengenai pengelolaan Pekerja Migran dari hulu hingga hilir, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan hak-hak pekerja.

Harapan Menteri: Pengelolaan Pekerja Migran yang Lebih Baik dan Terintegrasi

Menteri Mukhtarudin menekankan komitmen pemerintah untuk mengelola Pekerja Migran secara optimal.

 "Silaturahmi ini dalam rangka kita sama-sama kelola para pekerja migran Indonesia, semakin baik dari sisi kualitasnya," beber Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin juga membahas perkembangan regulasi, di mana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran masih dalam proses revisi.

"Mudah-mudahan tahun 2026 bisa diundangkan, sehingga menjadi payung hukum yang lebih maksimal. Kami sebagai leading sektor, dan regulator secara penuh nanti ada di KP2MI," imbuh Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin menyoroti program quick win yang akan ditindaklanjuti, termasuk kerjasama dengan kementerian terkait melalui MoU dan pendikan vokasi.

"Presiden sangat peduli terhadap pekerja migran. Pemda dan perguruan tinggi juga punya program yang sama untuk tingkatkan pekerja migran. Misalnya, Unhas akan kami resmikan Migran Center," tandas Mukhtarudin.

Untuk itu, Menteri Mukhtarudin menekankan perlunya perubahan mindset di Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) agar memastikan pengelolaan pekerja migran Indonesia lebih manusiawi dan terintegrasi.

Aspirasi dari NGO: Fokus pada Skill, dan Perlindungan Perempuan 

Para perwakilan NGO menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah, sekaligus aspirasi kritis. Rata-rata peserta menyoroti bahwa pekerja migran domestik, yang didominasi perempuan, membutuhkan peningkatan skill. 

"Mereka, pekerja migran yang perempuan hanya dapat info dari calo. Saya berharap perempuan buruh migran DI perhatikan Pak Menteri," ujar salah satu perwakilan.

Mereka juga membahas peralihan tata kelola penempatan, di mana upaya penegak hukum di BP3MI dinilai masih kurang. Mengingat, berdasarkan kajian menunjukkan migrasi perempuan didorong oleh lemahnya minat baca di Indonesia.

Pesan Penutup: Benahi BP3MI dari Hulu

Menutup acara, Menteri Mukhtarudin menegaskan komitmen tegas. "BP3MI harus lebih baik. Saya ingin benahi di hulu ini. Prinsipnya benahi BP3MI. Kalau ada bukti, kami akan kasih sanksi izinnya," tegas Menteri Mukhtarudin.

Acara ini diharapkan menjadi momentum kolaborasi berkelanjutan, memastikan Pekerja Migran tidak hanya terlindungi, tapi juga berdaya secara ekonomi. Pemerintah melalau Kemenyerian Pekerja Migran Indonesia berkomitmen membangun ekosistem migran yang adil dan berkelanjutan.

 

 

Sumber : https://www.kp2mi.go.id/berita-detail/hulu-ke-hilir-menteri-mukhtarudin-ngo-komitmen-wujudkan-ekosistem-migran-adil 

Baca Terusannya »»  

Pacu Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih, Mendagri Bentuk Satgas Khusus

 

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus memacu pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Pemda diminta memastikan percepatan penyiapan lahan dan bangunan sebagai bagian dari langkah teknis dalam menyukseskan program strategis tersebut.

Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Internal Percepatan Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih di Ruang Rapat Mendagri, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kemendagri.

Mendagri menjelaskan bahwa pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memastikan percepatan pembangunan Kopdeskel Merah Putih, termasuk memonitor kesiapan lahan dan bangunan. Satgas itu akan dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto bersama Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta didukung pejabat tinggi Kemendagri yang akan memantau progres operasional Kopdeskel di seluruh daerah.

“Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden, Program Strategis Nasional [yang harus didukung oleh Pemda],” ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan pada kesempatan pertama akan menggelar rapat teknis bersama Pemda untuk memastikan perkembangan di masing-masing wilayah. Ia juga menugaskan Satgas untuk secara rutin melaporkan capaian daerah kepada Mendagri.

Dengan adanya Satgas, setiap capaian, hambatan, dan tantangan di daerah akan terpantau lebih tepat dan komprehensif. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan solusi guna mempercepat operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih.

“[Kita] melihat progresnya saja. Progresnya sudah nyampai belum, yang kira-kira kabupaten/kota progresnya lamban [dapat] didatangi (ditinjau oleh Satgas),” tandasnya.

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/beritaArtikel/beritakemendagri?id=38269 

Baca Terusannya »»  

Staf Ahli Kunjungi Rumah Khusus Bagi Tenaga Medis di Tarakan

Tarakan — Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Tarakan, Kalimantan Utara, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Tasdiyanto meninjau Rumah Khusus Hapernas di Kota Tarakan yang menjadi salah satu contoh praktik baik penyediaan hunian layak bagi tenaga kesehatan.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara meraih penghargaan sebagai pengelola rumah khusus terbaik tingkat nasional. Sebagai tindak lanjut capaian tersebut, Satker berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tarakan membangun 20 unit rumah khusus tipe kopel yang diperuntukkan bagi tenaga paramedis di wilayah setempat.

“Rumah khusus ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga mendukung keberlangsungan pelayanan publik. Dengan tenaga kesehatan yang bermukim dekat fasilitas masyarakat, pelayanan kepada warga bisa lebih cepat dan optimal,” ujar Tasdiyanto.

Rumah khusus yang dibangun terdiri atas 10 rumah kopel dengan kapasitas hunian sekitar 80 orang, luas bangunan 11,15 x 6 meter, dan kavling rata-rata 14,6 x 11,2 meter. Seluruh unit telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Tarakan dan ditempati oleh para tenaga kesehatan, termasuk di antaranya Ibu Nila, tenaga medis dari RSU Tarakan yang telah menempati rumah tersebut selama 10 bulan terakhir.

Selain memiliki desain yang nyaman dan efisien, hunian ini juga telah dilengkapi dengan sambungan air bersih PDAM, memastikan terpenuhinya standar pelayanan dasar bagi penghuninya.

Dalam kunjungan tersebut, Tasdiyanto juga menyoroti kondisi lingkungan sekitar, khususnya keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang relatif dekat dengan area rumah khusus dan berpotensi menimbulkan gangguan kenyamanan.

“Kami telah meminta Satker Kalimantan Utara untuk berkoordinasi dengan Wali Kota Tarakan agar penanganan sampah dapat ditata lebih baik. Isu lingkungan harus dikelola dengan bijak supaya tidak mengganggu kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Program pembangunan rumah khusus merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok strategis, termasuk tenaga kesehatan, sebagai garda terdepan pelayanan publik.

 Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/stah-ahli-kunjungi-rumah-khusus-bagi-tenaga-medis-di-tarakan

Baca Terusannya »»